Program anti nawala atau kebijakan internet positif diimplementasikan oleh beberapa pemerintah atau otoritas untuk berbagai tujuan. Namun, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan sejumlah situs web terkena blokir sebagai konsekuensi dari implementasi kebijakan tersebut:
Tujuan Positif: Melindungi anak-anak dan remaja dari akses tidak senonoh atau merugikan, seperti situs web dengan konten pornografi, kekerasan, atau narkoba.
Potensi Blokir: Beberapa situs web mungkin tersandung oleh pemblokiran karena berisi konten dewasa, meskipun kontennya mungkin tidak bersifat merugikan.
Tujuan Positif: Melindungi masyarakat dari ancaman online, termasuk serangan siber, penipuan, dan penyebaran informasi palsu.
Potensi Blokir: Situs web yang dianggap berpotensi menyebarkan malware atau melakukan kegiatan ilegal dapat terkena blokir, bahkan jika beberapa kontennya sah.
Tujuan Positif: Menjaga etika dan moralitas masyarakat dengan mengendalikan akses ke konten yang dianggap tidak pantas atau melanggar norma sosial.
Potensi Blokir: Konten yang dianggap melanggar standar moral atau etika dapat menjadi korban pemblokiran, meskipun mungkin ada perbedaan pendapat dalam menilai kecocokan atau ketidakcocokan.
Tujuan Positif: Mencegah dan mengurangi kejahatan online, termasuk penipuan, perdagangan narkoba, dan kegiatan ilegal lainnya.
Potensi Blokir: Situs web yang dianggap terkait dengan kegiatan kriminal atau ilegal dapat dihentikan aksesnya.
Tujuan Positif: Menerapkan kebijakan pemerintah atau norma sosial tertentu dalam lingkup internet untuk menciptakan lingkungan online yang sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat.
Potensi Blokir: Situs web yang dianggap tidak sesuai dengan kebijakan atau norma yang diterapkan dapat terkena pemblokiran.
Namun, pemblokiran situs web juga memiliki beberapa tantangan dan kelemahan, termasuk potensi pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi, risiko penyalahgunaan kekuasaan, dan keterbatasan efektivitas dalam menghadapi teknologi bypass seperti VPN atau proksi.
Penting untuk menciptakan kebijakan yang seimbang dan transparan, melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan mempertimbangkan hak-hak individu serta kesejahteraan umum ketika merancang dan melaksanakan kebijakan internet positif.